KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke-hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karuniaNyalah, tugas ini dapat terselesaikan dengan baik, tepat pada waktunya.

Dengan membuat tugas ini kami diharapkan mampu untuk lebih mengenal tentang Pendidikan kewenegaraan yang berkembang di Jakarta&sekitarnya, yang merupakan ibu kota di Indonesia dan seringkali luput dari pengamatan kita sebagai masyarakat Indonesia.

BAB I

PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan

.Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulai

sejak era sebelum dan selama penjajahan, kemudian dilanjutkan

dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai

hingga era pengisian kemerdekaan menimbulkan kondisi dan

tuntutan yang berbeda sesuai dengan jamannya.

Kondisi dan tuntutan yang berbeda tersebut ditanggapi oleh

Bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai–nilai perjuangan

bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Kesamaan

nilai–nilai ini dilandasi oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan.

Kesemuanya itu tumbuh menjadi kekuatan yang mampu

mendorong proses terwujudnya Negara Kesatuan Republik

Indonesia dalam wadah Nusantara.

Semangat perjuangan bangsa yang telah ditunjukkan pada

kemerdekaan 17 Agustus 1945 tersebut dilandasi oleh keimanan

serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keikhlasan

untuk berkorban. Landasan perjuangan tersebut merupakan nilai–

nilai perjuangan Bangsa Indonesia. Semangat inilah yang harus

dimiliki oleh setiap warga negara Republik Indonesia. Selain itu

nilai–nilai perjuangan bangsa masih relevan dalam memecahkan

setiap permasalahan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara serta terbukti keandalannya.

Tetapi nilai–nilai perjuangan itu kini telah mengalami pasang surut

sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa telah mengalami

penurunan pada titik yang kritis. Hal ini disebabkan antara lain oleh

pengaruh globalisasi.

BAB VII

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM

MASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEGARA

A. Pengertian Paradigma

Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam filsafat ilmu

pengetahuan. Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut

dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Khun dalam bukunya yang

berjudul “The Structure Of Scientific Revolution”, paradigma adalah suatu

asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum (merupakan suatu sumber nilai)

sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode serta penerapan dalam ilmu

pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu

pengetahuan itu sendiri.

Dalam ilmu-ilmu sosial manakala suatu teori yang didasarkan pada suatu

hasil penelitian ilmiah yang mendasarkan pada metode kuantitatif yang mengkaji

manusia dan masyarakat berdasarkan pada sifat-sifat yang parsial, terukur,

korelatif dan positivistik, maka hasil dari ilmu pengetahuan tersebut secara

epistemologis hanya mengkaji satu aspek saja dari obyek ilmu pengetahuan

yaitu manusia.

Dalam masalah yang populer istilah paradigma berkembang menjadi

terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir,

orientasi dasar, sumber asas serta tujuan dari suatu perkembangan, perubahan

serta proses dari suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan,

reformasi maupun dalam pendidikan.

B. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan

Tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah

sebagai berikut “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah

Indonesia” hal ini merupakan tujuan negara hukum formal, adapun rumusan

“Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” hal ini

merupakan tujuan negara hukum material, yang secara keseluruhan sebagai

tujuan khusus atau nasional. Adapun tujuan umum atau internasional adalah

“ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Secara filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma

pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala

aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai

Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis

manusia sebagai subyek pendukung Pancasila sekaligus sebagai subyek

pendukung negara. Unsur-unsur hakikat manusia “monopluralis” meliputi

susunan kodrat manusia, terdiri rokhani (jiwa) dan jasmani (raga), sifat kodrat

manusia terdiri makhluk individu dan makhluk sosial serta kedudukan kodrat

manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan YME.